Menyambut Bantuan Pemerintah Bagi Rumah Warga Rusak Pasca Banjir


Tahun baru 2020 menjadi momen paling dikenang khususnya bagi warga Jakarta. Ya, tepat di awal tahun banjir melanda hingga ketinggian air mencapai 4 meter. Warga harus mengungsi dan rumah-rumah rusak akibat genangan air. Dengan demikian bantuan pemerintah menjadi penantian tersendiri bagi warga pasca banjir.

Di tengah keresahan warga, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memberikan kabar gembira. Yakni memberi bantuan bagi warga akibat banjir di ibu kota, terutama bagi rumah warga yang mengalami kerusakan.

Apa Bantuan Pemerintah Bagi Warga Korban Banjir 2020?

Bantuan pemerintah menjadi jalan keluar bagi setiap warga, baik berupa moril maupun materiil. Pemerintah menyalurkan bantuan melalui BNPB dalam bentuk program bernama DTH atau Dana Tunggu Harian dan Stimulan Rumah.

  1. Dana Tunggu Harian (DTH)

BNPB melaksanakan program DTH sebagai dana yang akan disalurkan kepada korban banjir. Supaya dipergunakan setiap warga untuk menyewa rumah sementara selama kurun waktu 6 bulan.

  • Stimulan Rumah

Program kedua bernama Stimulan Rumah sebagai dana yang disalurkan kepada korban banjir. Kemudian dipergunakan setiap warga untuk membangun kembali rumah yang telah rusak. Akan tetapi diperlukan beberapa rangkaian prosedur agar bantuan bisa maksimal dan tepat sasaran.

Jumlah Dana untuk Setiap Program Bantuan Banjir 2020

Pemerintah memberi Dana Tunggu Harian sebesar Rp500 ribu bagi warga yang memperoleh bantuan DTH akibat rumah rusak berat pasca banjir. Dana tersebut diberikan kepada setiap kepala keluarga untuk sewa rumah sembari menunggu hunian tetap selesai dibangun.

Sedangkan bagi warga yang memperoleh bantuan Stimulan Rumah pasca banjir maka pemerintah akan memberi dana sesuai dengan kondisi kerusakan rumah. Kriteria jumlah dana yang diberikan sesuai dengan tipe kerusakan, di antaranya:

  1. Rusak berat akan memperoleh dana Rp50 juta
  2. Rusak sedang akan memperoleh dana Rp25 juta
  3. Rusak ringan akan memperoleh dana Rp10 juta

Prosedur Memperoleh DTH dan Stimulan Rumah

Pemerintah pusat berkoordinasi dengan pemerintah daerah (Pemda) untuk membentuk tim Inventarisasi Lintas Sektor. Tim tugas tersebut melaksanakan survei langsung ke lokasi rumah-rumah warga yang mengalami kerusakan. Supaya warga secepatnya memperoleh bantuan sesuai dengan kondisi terkini.

Simak prosedur memperoleh DTH dan Stimulan Rumah berikut ini:

  1. Tim survei DTH dan Stimulan Rumah mengunjungi lokasi rumah secara langsung
  2. Tim survei menggolongkan jenis kerusakan rumah yakni Rusak Berat (RB), Rusak Sedang (RS)  dan Rusak Ringan (RR)
  3. Tim survei menyerahkan data rumah berupa nama pemilik, alamat dan tingkat kerusakan ke kepala daerah
  4. Kepala daerah membuat Surat Keputusan (SK) perihal warga yang mengalami kerusakan rumah dan Surat Keputusan Tanggap Darurat
  5. Tim dari pemerintah daerah melampirkan SK pengajuan DTH dan Stimulan Rumah ke pihak BNPB
  6. Pihak BNPB melakukan verifikasi dokumen secara seksama dan diserahkan kepada kepala BNPB
  7. Kepala BNPB menunjuk BPBD terkait proses pencairan dana
  8. Bantuan DTH dan Stimulan Rumah disalurkan melalui rekening BPBD
  9. BPBD meminta warga calon penerima DTH dan pekerja membentuk Kelompok Masyarakat
  10. Warga harus membuka rekening baru guna pencairan dana dari pihak BPBD
  11. Setelah dana diterima maka kelompok masyarakat bisa mulai membangun kembali rumah yang rusak
  12. Proses pembangunan rumah ini tentu saja diawasi oleh fasilitator daerah agar dapat dibangun dengan dana dan waktu sesuai rencana

Pergantian musim kemarau menuju musim hujan mengakibatkan banjir besar melanda kota-kota besar seperti Jakarta. Maka warga dan pemerintah perlu melakukan persiapan guna antisipasi bencana agar masalah dapat diselesaikan secara bijaksana.

Comments are closed.

css.php
Skip to toolbar