Masalah Freeport Mempengaruhi Terpilihnya Jokowi di Tahun 2019

Masalah Freeport Mempengaruhi Terpilihnya Jokowi di Tahun 2019! Salah satu berita Indonesia yang sejak dulu sudah menjadi berita Internasional, adalah berita tentang PT Freeport Indonesia di Papua dengan pemerintah Indonesia. Sesuai instruksi Presiden Joko Widodo untuk membuat kesepakatan antara Freeport dan pemerintah Indonesia untuk memperpanjang operasi raksasa pertambangan tembaga dan mineral dunia sampai tahun 2041, serta menjaga besaran penerimaan negara yang lebih besar untuk Indonesia.

Presiden Jokowi

Presiden Jokowi

Keputusan ini diambil oleh pemerintah Indonesia untuk menekankan kepentingan  rakyat Papua dan kedaulatan negara, namun tetap menjaga iklim investasi di Indonesia. Dengan adanya kesepakatan ini PT Freeport setuju untuk melepas sahamnya atau melakukan divestasi sebesar 51 persen kepada pemerintah Indonesia dan membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian.

Pada 12 Juli Indonesia dan PT. Freeport sudah menandatangani perjanjian pendahuluan atau Head of Agreement (HoA) terkait pelepasan saham 51 persen, sebagai titik awal kesepakatan Indonesia dengan PT Freeport. Dikatakan sebagai titik awal karena masih ada beberapa perjanjian lagi yang harus di tandatangani dan disepakati oleh kedua pihak. Hal ini belum membuat Indonesia menjadi pemegang saham terbesar atas Freeport.

Harga yang disepakati untuk divestasi saham freeport di perjanjian awal pemerintah Indonesia dan PT Freeport adalah US$3,85 miliar atau sekitar Rp55 triliun. Bahkan Freeport menyatakan bahwa kesepakatan dengan pemerintah RI ini menjadi contoh bagi kelangsungan investasi di seluruh dunia.

Bukan hanya itu saja, kesepakatan pemerintah RI dengan PT Freeport pun ternyata disebut – sebut mempengaruhi pencalonan Jokowi untuk dua periode duduk di bangku RI 1. Bagaimana tidak, perebutan kembali lahan Freeport ini menjadi titik penentu kesuksesan Jokowi sebagai presiden RI. Merebut kembali lahan yang bertahun – tahun di duduki PT Asing ini pasti membuat warga Indonesia akan bersorak kegirangan apa lagi, masyarakat Papua.

Namun sayangnya, baru pada tahap awal banyak sekali pengamat politik yang berasumsi bahwa Jokowi mengambil langkah yang salah, pemerintah RI memasuki jebakan, karena beberapa kesepakatan antara RI dan PT Freeport sendiri, di perhitungkan tidak menguntungkan bagi RI karean harga saham yang disebut – sebut tak wajar, malah menguntungkan bagi Freeport. Padahal yang namanya perjanjian haruslah menguntungkan kedua belah pihak.

Comments are closed.

css.php
Skip to toolbar